Ribuan Warga Demo Tuntut Pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara

Ribuan masyarakat pendukung pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara (Sumtra), Senin (2/2) melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksi tersebut, tokoh penggagas Sumtra mengulosi Ketua DPRDSU Drs Aziz Angkat, pimpinan dan sejumlah anggota dewan. Hal ini terkait harapan mereka agar DPRD Sumut bersedia merekomendasikan pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara melalui rapat paripurna dewan.

MANORTOR. Sejumlah anggota DPRD Sumut ikut manortor bersama ribuan warga yang menuntut pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara di Gedung DPRD Sumut, Senin (2/2). (foto: mandiri/alian nafiah siregar)

Ulos itu sendiri selain dipasangkan Kepada Ketua DPRD Sumut Drs Aziz Angkat juga dipasangkan kepada Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), H Raden Muhammad Syafii SH, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Sigit Pramono Asri SE, Ketua Fraksi Partai Demokrat Drs Rahmad P Hasibuan, Ketua Fraksi PDIP Eddi Rangkuti, serta Sekretaris Fraksi PPP yang juga mantan Ketua Pansus Protap Drs H Banuaran Ritonga.
Turut diulosi juga Anggota Fraksi PAN yang juga Ketua DPW PAN Sumut Ir Kamaluddin Harahap dan Rafriandi Nasution, Ketua Komisi A Amas Muda Siregar, dan Anggota Fraksi Partai Golkar Mahmuddin Lubis.
Pemberian ulos pada Ketua DPRD Sumut, pimpinan fraksi dan anggota dewan ini dilakukan dengan diiringi musik “onang-onang” dari alat musik Gondang Sembilan, yang dimainkan para tokoh adat dari lima kabupaten/kota pengusul Propinsi Sumtra, yakni dari Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
Massa juga membawa sejumlah hasil bumi seperti jagung dan sawit sebagai simbol bahwa Propinsi Sumtra nantinya merupakan daerah yang subur dan kaya akan hasil bumi.
Ketua DPRD Sumut yang hadir di tengah-tengah massa menyatakan menyambut baik aspirasi masyarakat tersebut. Dia bahkan merasa bangga aksi tersebut dilakukan secara santun, damai tanpa disertai tindakan anarkhis. ”Bahkan ketua-ketua adatnya langsung turun,” kata Aziz Angkat.
Namun demikian ia menegaskan pembentukan Sumtra tetap harus melalui prosedur yang diatur sesuai PP No 78 Tahun 2007. ”Sebelum memberikan rekomendasi, kita harus menunggu surat dari gubernur yang akan melakukan kajian terhadap usulan pembentukan propinsi baru ini,” ujarnya.
Ia juga mengakui kelayakan pembetukan Sumtra. “Tetapi kita tetap harus melalui mekanisme yang ada, karenanya masyarakat haru bersabar,” katanya.
Sementara Ketua Kaukus Anggota DPRDSU dari Tabagsel, Drs H Mahmuddin Lubis menyikapi adanya aspirasi pemekaran Sumtra, menyatakan rencana pembentukan Sumtra sudah memenuhi persyaratan baik itu infrastruktur dan administrasi.
Menurut Mahmuddin, pemekaran dimaksudkan untuk percepatan pembangunan, asalkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. ”Asalkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan harus didukung dan dipercepat,” tutur Mahmuddin.
Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Pendukung Pemekaran Propinsi Sumtra, Hamdani Harahap mengatakan pembentukan Sumtra telah memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan PP 78/2007.
”Pembentukan propinsi baru ini didukung penuh seluruh lapisan masyarakat dan telah direkomendasikan oleh lima bupati/walikota dan pimpinan DPRD dari lima kabupaten/kota pengusul Propinsi Sumtra,” katanya.
Hingga lewat tengah hari, ribuan massa pengunjukrasa akhirnya membubarkan diri dan melakukan aksi serupa di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro