Rabu, 25 Februari 2009

Survey Modem Terbaik dan Terburuk


Pas magang di PT.Telkom bagian Speedy, Aku sempat mensurvey merek modem apa yang sering mengalami gangguan. Survey selama 3 bulan yaitu dari bulan Juni - Agustus 2007. Nah, Sebelum mem bahas survey modem yang sering hang/rusak/mengalami gangguan. Aku mo nunjukin bahwa sebagian besar gangguan Speedy itu berasal dari sisi pelanggannya (CPE/Costumer Premises Equipment). Chart di bawah ini diambil dari software monitoring punyanya Telkom.

Dari grafik gangguan masuk pada gambar diatas, gangguan dari pelanggan (CPE) sebanyak 59% dan hampir semua sisanya berasal dari sisi jaringan Telkom. Gangguan yang berada di CPE seperti modem hang, aplikasi komputer, splitter, salah password ataupun kabel Ethernet. Nah, waktu itu Aku menyempatkan diri tuk nelpon2 pelanggan selama bulan Juni-Agustus 2007 kemarin yang mengalami gangguan Speedy di sisi CPE aja tuk mensurvey merek modem apa yang sering bermasalah pada saat 3 bulan itu.

4 (empat) Merek modem yang Aku investigasi adalah TP - Link, Prolink, Tecom, dan Sanex. Karena 4 modem inilah yg pada umumnya di pakai costumer Speedy di kotaku.

Selama survey dengan cara menelpon pelanggan, akhirnya Aku bisa menjaring sampai 66 responden yg modemnya suka bertingkah. Inilah datanya:

No

No.Telepon

Merek Modem (Hang)

1

74xxx

Prolink

2

7054xxx

Prolink

3

446xxx

TP-Link

4

7055xxx

SANEX

5

767xxx

TECOM

6

841xxx

Prolink

7

7056xxx

TP-Link

8

25xxx

Prolink

9

7051xxx

TP-Link

10

32xxx

Prolink

11

72xxx

TP-Link

12

23xxx

Prolink

13

22xxx

TECOM

14

73xxx

TECOM

15

72xxx

SANEX

16

61xxx

TP-Link

17

32xxx

SANEX

18

32xxx

TP-Link

19

72xxx

TP-Link

20

64xxx

TECOM

21

72xxx

TP-Link

22

462xxx

SANEX

23

7052xxx

SANEX

24

63xxx

TECOM

25

33xxx

Prolink

26

461xxx

SANEX

27

482xxx

TP-Link

28

480xxx

TP-Link

29

840xxx

TECOM

30

810xxx

TECOM

31

40xxx

TP-Link

32

444xxx

TECOM

33

64xxx

TP-Link

34

446xxx

TP-Link

35

765xxx

Prolink

36

7055xxx

SANEX

37

765xxx

Prolink

38

36xxx

Prolink

39

765xxx

Prolink

40

811xxx

TP-Link

41

31xxx

TP-Link

42

767xxx

TP-Link

43

30xxx

TP-Link

44

64xxx

TP-Link

45

480xxx

TP-Link

46

7055xxx

TP-Link

47

7055xxx

TP-Link

48

7053xxx

SANEX

49

31xxx

TP-LINK

50

481xxx

TP-LINK

51

447xxx

TP-LINK

52

841xxx

PROLINK

53

484xxx

PROLINK

54

499xxx

TP-LINK

55

7051xxx

Prolink

56

28xxx

SANEX

57

812xxx

TP-Link

58

447xxx

Prolink

59

811xxx

TP-Link

60

7051xxx

TP-Link

61

21xxx

TP-Link

62

765xxx

TP-Link

63

841xxx

Prolink

64

22xxx

Prolink

65

698xxx

TECOM

66

7057xxx

- TP - LINK = 31 gangguan

- PROLINK = 17 gangguan

- TECOM = 9 gangguan

- SANEX = 9 gangguan

Sedangkan masing-masing Jumlah merek yang telah dipasang atau tersebar keseluruhannya (data diambil dari vendor(toko) dan koperasi Telkom yang memasok 4 merek modem, kopegtel (CP: Bpk Ini), Toko A (CP: Ibu Itu), Toko B (CP: Bpk Anu) dan toko C (CP: Ibu Sini) adalah:

- TP - LINK = 1197 buah

- PROLINK = 321 buah

- TECOM = 58 buah

- SANEX = 378 buah

Probabilitas dan statistika gangguan dari masing - masing merek adalah:

1. Modus (gangguan modem yang sering muncul) =31

Modus berada pada modem merek TP - LINK

2. Probabilitas masing - masing merek yang mengalami gangguan dengan rumus (Bisa dihitung dengan rumus Probabilitas lain):

P(x) = (banyak gangguan (A)/Jumlah modem (M)) x 100%

P(x) : Probabilitas gangguan

A : Jumlah gangguan pada merek tertentu

M : Jumlah merek modem tertentu

- TP - LINK

P(TP - LINK) = (31/1197) x 100% = 2.589%

- PROLINK

P(PROLINK) = (17/321) x 100% = 5.295%

- TECOM

P(TECOM) = (9/58) x 100% = 15.517%

- SANEX

P(SANEX) = (9/378) x 100% = 2.380%

Statistik masing - masing persentase gangguan modem masing-masing merek dari bulan Juli 2007 - Agustus 2007 adalah sebagai berikut:

Jelas sudah kalo kita lihat dari Chart di atas, Merek apakah yg paling Less?. Opps, tunggu dulu walaupun modem merek TECOM punya presentase gangguan terbesar, saya tidak berkesimpulan kalau TECOM lah yg paling buruk, justru sebaliknya. Setelah Aku mendata lagi ternyata merek TECOM adalah merek keluaran pertama (tertua) saat Speedy nongol di kota ku dan jumlahnya pun relative sedikit. Aku dengar modem Tecom punya Chip yg bagus di dalamnya. Makanya karena factor usia dan sudah lama tidak tren dipakai lagi maka kecendrungan Tecom sering bermasalah juga cukup besar.

Malah Persaingan ketat untuk meraih gelar modem terfavorit untuk kategori sering bermasalah adalah Prolink dan TP-Link. Dan berdasarkan penglaman, modem yg lumayan oke itu 3com, tapi di sini Aku sengaja gak memasukkannya karena jumlah pelanggan yg make ini sangat sedikit.

Nah, sekarang bagi kamu2 yg mo beli modem mending pertimbangkan masak2 deh.

Selasa, 17 Februari 2009

Sekilas MCAP

MOBILE COMMUNITY ACCES POINT (MCAP)

MCAP merupakan singkatan dari Mobile Community Access Point. Mobil Unit informasi keliling yang menyediakan fasilitas dan sarana pemanfaatan telematika untuk akses internet bagi masyarakat publik, yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran secara interaktif maupun untuk layanan layanan yang berbasis internet.

3 Fungsi MCAP

1.Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet.
2.Akses Layanan Telepon (Wartel), Serta Faximile.
3.Kegiatan diseminasi informasi Audio Visual.

Fasilitas MCAP

a. Fasilitas Komputer yang terhubung ke internet (warnet).

b. Fasilitas Wartel.

c. Fasillitas Faximile.

d. Pencetak Digital

Tujuan Fasilitas MCAP

Meningkatkan minat belajar pemahaman teknologi informasi dan komunikasi (e-literasi) serta menyebarkan informasi, ilmu, teknologi dan seni budaya secara aktual dalam rangka memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan global.Memperluas jangkauan layanan pemanfaatan telematika, serta memberikan kesempatan pemerataan pembelajaran eliterasibagi warga yang belum terjangkau layanan tetap.

Sasaran Pemberdayaan Telematika

Ditujukan terutama bagi kelompok pemuda, remaja dan kaum wanita, baik di sekolah maupun diluar sekolah, terutama kelompok warga yang tidak memiliki akses dan sumber pembelajaran sendiri.



Spesifikasi Teknis MCAP
Thursday, 15 January 2009

MCAP (Mobile Community Acces Point) Terdiri dari 1 Unit Mobil yang dilengkapi dengan perangkat Komputer yang terhunbung ke internet, perangkat wartel dan faximile serta perangkat audio visual

Spesifikasi Teknis


Spesifikasi Kendaraan
Isi Silinder : 2.771 cc
Bahan Bakar : Solar
Kecepatan Maksimum : 132 Km/Jam
Kapasitas Tangki : 75 Liter
Dimensi :
Jarak Sumbu Roda : 2.490
Panjang Keseluruhan : 4.590
Lebar Keseluruhan : 1.695
Tinggi Keseluruhan : 2.30
Tinggi Minimal Dari Tanah : 190
Jarak Roda Depan Kiri Kanan : 1.395
Jarak Roda belakang Kiri Kanan : 1.375
Elektrikal
Genset Yamaha EF4000
Type Brushless, AC Generator
Maximum AC Output 4000 watts
Rated AC Output 3500 watts
UPS 1500 KVA APC BR1500i
Output Power Capacity: 1,500 VA - 865 W
Output Power Voltage: 230 V
Input Power Voltage: 175 - 295 V
Pendingin
AC Kendaraan
AC Sanden Double Blower
Front : Genuine Blower
Rear : 12Volt, 3300 RPM, 530M3/hr
Type Mesin Pendingin XPRO 95 W/ Supercoller
AC Split
1 PK DAIKIN FT-E25JV1


Komputer
Server 1 Unit Deskbook Advance Processor Intel Core 2 Duo 2.0 Ghz, 1 GB memory, 80 HDD, VGA, LAN, Sound, WiFi, Mouse, Keyboard, LCD 17 “ Wide Screen Windows XP Profesional OEM.
Client 5 Unit Deskbook Advance Processor Intel Core 2 Duo 2.0 Ghz, 1 GB Memory, 80 Gb HDD, VGA, LAN, Sound, WiFi, Mouse, Keyboard, LCD 17” Wide Screen Sistem Operasi IGOS dan Ubuntu Linux.
Perangkat LAN
1 Unit Wireless LAN
1 Unit Modem CDMA
Wartel.
2 Unit Perangkat Wartel (2 KBU) Cell2Phone + TUT Quarsar
1 Unit Faxismile CDMA Quarsar + Mesin FAximile dan Printer HP Officejet 4300 Series
Printer : Epson Dot Matrix LQ300+2
Perangkat Antena CDMA
4 unit Antena Parabolic CDMA 18 dbm
Perangkat Sound System
1 Unit DVD/VCD Player LG
1 Unit TV Plasma LG 37’
1 Unit Speaker Aktif LG Suround Sound

Minggu, 08 Februari 2009

Pergerakan Nasionaliseme Di Jepang

Jika harus menyebut wilayah di Jepang yang banyak menelurkan pemimpin berkaliber nasional Jepang, maka mau tak mau orang harus mengakui keberadaan Yamaguchi. Prefektur di wilayah Chugoku dan menjadi buntut Pulau Honshu dan sangat dekat dengan Pulau Kyushu ini menjadi tempat asal samurai reformis bernama Choushu. Di akhir Periode Edo (bakumatsu), Choushu, Satsuma (Kagoshima saat ini), dan Tosa (Kouchi) dengan Sakamoto Ryoma-nya adalah daerah2 yang berperan dalam mempercepat runtuhnya sistem feodalistik (Aliansi Satsuma-Choushu, satchou doumei). Tapi melihat perkembangan langsung daerahnya, rasanya orang tak akan mengira bahwa Yamaguchi yang diliputi oleh pegunungan ini dahulunya mempunyai sejarah yang kental dengan pergerakan nasional di Jepang. Di tengah larangan berhubungan dengan dunia luar (sakoku), pemerintah wilayah Choushu -yang memang tak sependapat dengan pemerintah pusat- mengirim putra2 daerahnya ke Inggris. Meskipun beberapa wilayah juga melakukan hal serupa, namun putra2 Yamaguchi lah yang di kemudian hari benar2 menunjukkan potensinya sebagai pemimpin kaliber negara. Bagi yang mampu, teladan yang sangat layak diikuti :-P.

Lima pemuda dari Choushu (nama lama Yamaguchi) yang terdiri dari Itou Hirofumi, Inoue Kaoru, Inoue Masaru, Endou Kinsuke, dan Yamao Yozo adalah para pemuda hebat itu. Mereka berlima menjadi tokoh2 di awal Revolusi Meiji. Filmnya yang berjudul “The Choushu Five” diputar awal tahun ini akan membantu untuk memahami sepak terjang mereka di akhir2 Periode Edo. Kelimanya yang merupakan kalangan terpelajar di lingkungan samurai, harus rela dikirim secara sembunyi2 ke Inggris, menuntut ilmu di UCL (University College London) dan sekolah lainnya di Eropa. Sekembalinya dari Inggris yang berlainan durasinya itu, mereka mampu secara nyata (fenomenal bahkan) berkontribusi di awal2 masa Restorasi Meiji. Itou Hirofumi mampu menjadi Perdana Menteri Jepang pertama (yang nantinya muncul lagi sebagai PM ke-5, 6, dan 7). Sistem demokrasi sipil yang dipelajarinya dari barat diterapkannya untuk mengubah sistem pemerintahan yang masih sangat feodal. Inoue Kaoru dengan ketrampilan diplomasi dan pembuatan senjata tampil sebagai Menteri Luar negeri pertama zaman Itou Hirobumi. Inoue Masaru pulang dengan idenya membangun sistem perkeretaapian yang baru di Jepang. Endou Kinsuke pulang dan memimpin Biro Percetakan Jepang (Japan Mint Bureau). Sedangkan Yamao Yozo merevolusi industri Jepang dan membuat modern pendidikan teknik Jepang (cikal bakal Teknik Todai).

Sebelumnya, Yashida Shoin, guru dari Itou Hirofumi maupun Takasugi Shinkaku adalah orang yang ingin “kabur” dari gelap dan tertutupnya Jepang akibat sakoku. Tapi malang, Beliau tertangkap dan dijebloskan penjara dan selanjutnya selalu dalam pengawasan pihak penguasa.. Meskipun begitu, kegiatan untuk terus berbagi ilmu terus dilakukan. Paham ajarannya sungguh sangat mempengaruhi banyaknya tokoh2 nasional, utamanya dari Yamaguchi. Tak heran, bila Pak Koizumi pun memilih Beliau sebagai tokoh idolanya. Sejalan dengan peran Yamaguchi dalam perjalanan sejarah Jepang, sampai di awal 30-an, PM Jepang tampak masih seperti digilir antara klan2 yang “mendukung” Reformasi Meiji: Yamaguchi (Choushu) dan Kagoshima (Satsuma). Dan ada hubungannya atau tidak, pada era modern pun, Yamaguchi juga menyumbang beberapa pemimpin Jepang. Sampai Pak Abe Shinzo memangku jabatan PM yang kurang dari setahun kemarin, tercatat PM berasal dari Yamaguchi ada 8 orang.

Untungnya para tokoh di awal Reformasi Meiji itu tak berpikiran sempit untuk memindah ibukota atau memperkaya daerahnya, sehingga jika itu dilakukan siapa tau Prefektur Yamaguchi tak akan setenang saat ini dan beranjak dari posisi medioker dalam hal ekonomi (GDP atau souseisan misalnya) di antara todoufuken :-). Terakhir, dari Prefektur Yamaguchi ini, orang juga bisa belajar bagaimana kota2 di dalamnya mengemban fungsinya secara pas. Prefektur Yamaguchi sendiri sangat didominasi oleh banyaknya pegunungan di wilayahnya. Kota Yamaguchi yang dibangun “meniru” Kyoto terletak di tengah pegunungan itu, sehingga sangat sulit berkembang karena keterbatasan alam ini. Tapi tautan sejarah maupun letaknya yang strategis di tengah membawa perannya sebagai ibukota administrasi wilayah ini. Kota besar yang ada sebenarnya adalah Kota Shimonoseki, kota pelabuhan sekaligus kota industri di ujung timur laut. Langsung berbatasan dengan Kokura atau Kita Kyushu, dan mungkin saja bila bom “Fat Man” yang keliru jatuh di Nagaski itu tepat mengenai Kokura sebagai kota industri Jepang pada saat itu, kota ini pun akan ikut merana. Selanjutnya, Kota Ube di mana pelabuhan udara maupun Universitas Yamaguchi berada, lebih berperan sebagai kota bisnis dan pendidikan. Di utara terletak Kota Hagi yang -seperti di atas tadi- meski kecil, namun banyak menelurkan tokoh2 besar dalam sejarah Jepang dengan perannya sebagai kota tradisional berbasis pertanian/perikanan.

Rabu, 04 Februari 2009

PP NO 78 tahun 2007

PEMEKARAN DAERAH Usulan Harus DisetujuiForum Desa/Lurah
Jumat, 21 Desember 2007JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 yang mengatur tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Dalam PP ini disebutkan setiap usulan pemekaran (pembentukan) wilayah harus berdasarkan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah yakni desa atau lurah.
"Jadi, tidak bisa lagi (usulan pemekaran) secara tiba-tiba disampaikan ke pusat oleh organisasi kepanitian atau pun LSM," kata Mendagri Mardiyanto kepada wartawan usai peringatan hari raya Idul Adha, di Depdagri, Jakarta, Kamis (20/12).
Mendagri juga menegaskan, setiap usulan pemekaran yang disampaikan ke DPR dan nantinya dijadikan RUU inisiatif DPR tetap harus mengacu kepada PP No 78 Tahun 2007 sebagai pengganti PP No 129 tahun 2000.
"Intinya, semua usulan pemekaran harus mengacu kepada PP No 78 Tahun 2007 sehingga kita punya dasar dan landasan yang sama dalam memproses setiap usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah," ujar Mendagri.
Selain itu, menurut Mardiyanto, mengacu pada PP 78 Tahun 2007 maka setiap usulan pemekaran daerah juga harus mendapat penilaian khusus dari tim independen yang dibentuk untuk mengklarifikasi aspirasi yang muncul. Tim ini nanti yang menilai kelayakan pemekaran. Struktur tim independen dan mekanisme kerjanya nantinya akan dirumuskan pemerintah, paparnya.
Mardiyanto mengakui, aturan baru tentang pemekaran dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 itu memang bertujuan untuk memperketat pemekaran daerah agar lebih terkontrol.
"Kalau bertubi-tubi tujuan pembentukan daerah otonom baru bisa bias. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, malah tidak tercapai," katanya lagi.
Mendagri juga mengatakan pemerintah pusat akan mengucurkan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk provinsi pada 2 Januari 2008.
Untuk itu, Mendagri berharap agar seluruh daerah terlebih dulu menyerahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2008.
"Kita bersyukur, sudah ada 15 provinsi yang raperda APBD-nya masuk. Saya yakin, dalam waktu dekat beberapa daerah lainnya akan masuk," katanya.
Ke-15 provinsi tersebut Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jambi, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara.
Mendagri menjelaskan, anggaran tersebut keluar Januari, karena Januari adalah waktu maksimal. Begitu Januari DIPA keluar, maka daerah sudah langsung bisa melakukan hal-hal yang bersifat fisik, pra-lelang sehingga Maret bisa kontrak fisik.
Berkaitan dengan soal sengketa gubernur Lampung, Mendagri menegaskan, pemerintah tidak bisa membuat keputusan untuk mengganti gubernur yang sekarang menjabat apalagi pemilihan kepala daerah gubernur Lampung akan dilaksanakan pada 2008. (Victor AS)

Menyambut PP 78 TAHUN 2007 Oleh Ir. Mustika Ranto Gulo

Menyambut PP 78 TAHUN 2007 Oleh Ir. Mustika Ranto Gulo
Akhirnya PP baru tentang Pemekaran Wilayah disetujui oleh Pemerintah dan telah ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember lalu. Sekarang, sudah tidak mudah lagi memekarkan suatu daerah. Syaratnya ditambah, bahkan diperberat. Itulah yang terjadi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Ternyata PP ini sangat ketat dan tidak selonggar Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yang memang agak leluasa dan lunak sehingga menggampangkan daerah dimekarkan.
Apakah PP ini berlaku mundur sehingga mengganggu proses pemekaran yang sedang berlangsung? Kiranya tidak demikian, namun bias saja menjadi dilematis, jika proses pemekaran yang sempat disetujui oleh inisiatif DPR RI pada September lalu dihadang dengan alas an anggaran.
Beberapa perbedaan yang menyolok dengan PP yang baru, misalnya, pada peraturan yang lama, daerah yang baru dimekarkan bisa langsung dimekarkan lagi. Peraturan yang baru menetapkan provinsi yang akan dimekarkan harus sudah berusia minimal 10 tahun, sedangkan kota dan kabupaten harus sudah berusia minimal 7 tahun.
Perubahan lain adalah jumlah kabupaten/kota untuk menjadi provinsi baru dan jumlah kecamatan untuk menjadi kabupaten/kota baru. Sebelumnya, untuk pembentukan provinsi minimal hanya empat kabupaten/kota, sekarang diperketat menjadi minimal lima kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten baru sebelumnya minimal hanya empat kecamatan, sekarang diperberat menjadi minimal lima kecamatan. Adapun untuk pembentukan kota syaratnya ditingkatkan dari sebelumnya minimal hanya tiga kecamatan menjadi minimal empat kecamatan.
Peraturan baru ini lebih antisipatif terhadap kelemahan-kelemahan dimasa lalu, dan yang paling penting ialah peraturan pemerintah yang baru itu juga memberi landasan hukum untuk melikuidasi penggabungan daerah yang dinilai tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Telah dimekarkan, tetapi kenyataannya ‘baju baru’ itu terlalu besar untuk ‘badannya’. Atau badannya memang terlalu kecil, tetapi mau dibesar-besarkan dengan memberi bungkus baju baru. Hasilnya sama, pemekaran itu justru membuat daerah itu bangkrut dan menimbulkan ekses social yang baru di wilayah itu.
Pemikiran ini tepat, karena pada dasarnya jika daerah itu tidak memiliki cukup sumber daya dan kemampuan untuk memikul beban otonomi. Daerah itu tidak memiliki pendapatan asli daerah yang signifikan untuk menghidupi daerah itu sehingga akhirnya daerah baru itu layu justru setelah dimekarkan.
Dalam Editorial Media Indonesia menyatakan bahwa “Semua itu dapat terjadi karena pemekaran daerah lebih banyak didorong dan dirangsang kepentingan sempit elite daerah. Yaitu menciptakan berbagai jabatan baru, seperti jabatan gubernur baru untuk provinsi baru, jabatan bupati dan wali kota baru untuk kabupaten dan kota baru. Sudah tentu semakin banyak camat baru dan jabatan legislatif baru alias DPRD baru”.
Saya berpikir bahwa “Egocentris juga memicu Pemekaran daerah demi kepentingan primordialisme. Pemekaran itu cenderung dilakukan dengan mengikuti wilayah etnografis sehingga yang dihasilkan sebenarnya kepala suku baru dengan kedok gubernur, bupati, dan wali kota.
Bagaimana Pemekaran Nias ? mudah-mudahan peraturan ini tidak berlaku surut, sehingga jika rencana Nias Barat digabung dengan Nias Utara, karena alas an Nias Barat belum memadai, maka kita harus menunggu 10 tahun kemudian Nias Barat baru bias dimekarkan.
Peraturan baru itu disambut gembira oleh kalangan tertentu saja, namun merupakan penghalang dan beban berat bagi mereka yang daerahnya sedang diusulkan menjadi wilayah baru.
Dalam editorial Media Indonesia itu menyatakan “Oleh karena itu, sangat menggembirakan bahwa pemerintah akhirnya berani mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru yang mempersulit pembentukan daerah baru. Bahkan, lebih dari itu, pemerintah membuat dasar hukum yang kuat untuk suatu hari berani melikuidasi pemekaran yang sudah terjadi”.
Bila likuidasi itu dilakukan, itulah keputusan yang sangat historis nilainya dan mestinya memberi efek jera kepada elite lokal yang dengan kepentingan sempitnya berambisi membentuk daerah baru.
Tak kalah penting, adanya dasar hukum untuk melikuidasi pemekaran itu juga memberi pelajaran kepada tokoh daerah yang berada di Jakarta, untuk berpikir sejuta kali sebelum mendukung, bahkan menjadi promotor pemekaran daerah. Pikir dahulu pendapatan, malu kemudian tiada guna.
Menurut saudara, apakah Pemerintah telah memutuskan sesuatu ya

Selasa, 03 Februari 2009

Paham-Paham Di Dunia


Tulisan di bawah ini disadur dari berbagai sumber, adapun perdebatan dan pertentangan tentang pendapat harap menjadikan maklum.

Nasionalisme
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Beberapa bentuk nasionalisme
Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial").

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat").

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

Anarkisme
Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).

Fasisme
Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.

Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, sendirinya dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah.

Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah.

Komunisme
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Komunisme di Dunia
Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.

Maoisme
Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

Liberalisme
Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.[1]

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas.".

Sosialisme
Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle[1]. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Ribuan Warga Demo Tuntut Pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara

Ribuan masyarakat pendukung pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara (Sumtra), Senin (2/2) melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksi tersebut, tokoh penggagas Sumtra mengulosi Ketua DPRDSU Drs Aziz Angkat, pimpinan dan sejumlah anggota dewan. Hal ini terkait harapan mereka agar DPRD Sumut bersedia merekomendasikan pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara melalui rapat paripurna dewan.
mandiri/alian nafiah siregar)

MANORTOR. Sejumlah anggota DPRD Sumut ikut manortor bersama ribuan warga yang menuntut pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara di Gedung DPRD Sumut, Senin (2/2). (foto: mandiri/alian nafiah siregar)

Ulos itu sendiri selain dipasangkan Kepada Ketua DPRD Sumut Drs Aziz Angkat juga dipasangkan kepada Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), H Raden Muhammad Syafii SH, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Sigit Pramono Asri SE, Ketua Fraksi Partai Demokrat Drs Rahmad P Hasibuan, Ketua Fraksi PDIP Eddi Rangkuti, serta Sekretaris Fraksi PPP yang juga mantan Ketua Pansus Protap Drs H Banuaran Ritonga.
Turut diulosi juga Anggota Fraksi PAN yang juga Ketua DPW PAN Sumut Ir Kamaluddin Harahap dan Rafriandi Nasution, Ketua Komisi A Amas Muda Siregar, dan Anggota Fraksi Partai Golkar Mahmuddin Lubis.
Pemberian ulos pada Ketua DPRD Sumut, pimpinan fraksi dan anggota dewan ini dilakukan dengan diiringi musik “onang-onang” dari alat musik Gondang Sembilan, yang dimainkan para tokoh adat dari lima kabupaten/kota pengusul Propinsi Sumtra, yakni dari Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.
Massa juga membawa sejumlah hasil bumi seperti jagung dan sawit sebagai simbol bahwa Propinsi Sumtra nantinya merupakan daerah yang subur dan kaya akan hasil bumi.
Ketua DPRD Sumut yang hadir di tengah-tengah massa menyatakan menyambut baik aspirasi masyarakat tersebut. Dia bahkan merasa bangga aksi tersebut dilakukan secara santun, damai tanpa disertai tindakan anarkhis. ”Bahkan ketua-ketua adatnya langsung turun,” kata Aziz Angkat.
Namun demikian ia menegaskan pembentukan Sumtra tetap harus melalui prosedur yang diatur sesuai PP No 78 Tahun 2007. ”Sebelum memberikan rekomendasi, kita harus menunggu surat dari gubernur yang akan melakukan kajian terhadap usulan pembentukan propinsi baru ini,” ujarnya.
Ia juga mengakui kelayakan pembetukan Sumtra. “Tetapi kita tetap harus melalui mekanisme yang ada, karenanya masyarakat haru bersabar,” katanya.
Sementara Ketua Kaukus Anggota DPRDSU dari Tabagsel, Drs H Mahmuddin Lubis menyikapi adanya aspirasi pemekaran Sumtra, menyatakan rencana pembentukan Sumtra sudah memenuhi persyaratan baik itu infrastruktur dan administrasi.
Menurut Mahmuddin, pemekaran dimaksudkan untuk percepatan pembangunan, asalkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. ”Asalkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan harus didukung dan dipercepat,” tutur Mahmuddin.
Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Pendukung Pemekaran Propinsi Sumtra, Hamdani Harahap mengatakan pembentukan Sumtra telah memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan PP 78/2007.
”Pembentukan propinsi baru ini didukung penuh seluruh lapisan masyarakat dan telah direkomendasikan oleh lima bupati/walikota dan pimpinan DPRD dari lima kabupaten/kota pengusul Propinsi Sumtra,” katanya.
Hingga lewat tengah hari, ribuan massa pengunjukrasa akhirnya membubarkan diri dan melakukan aksi serupa di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro