Jumat, 30 Januari 2009

Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara

Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) diprediksi bakal berjalan mulus, tidak seperti Provinsi Tapanuli (Protap).

Kemarin, lima kepala daerah yang mendukung terbentuknya provinsi baru itu menyerahkan berkas studi kelayakan ke DPRD Sumatera Utara (Sumut). Kelima kepala daerah itu adalah Bupati Mandailing Natal (Madina) Amru Helmi Daulay, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Ongku P Hasibuan, Wali Kota Padangsidimpuan Zulkarnaen Nasution,Sekretaris Daerah Kabupaten Padanglawas (Palas) Syahrul M Harahap,dan Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Riskon Hasibuan.

Beberapa Ketua DPRD dan anggota DPRD serta tokoh masyarakat dari masing-masing kabupaten dan kota itu juga hadir. Mereka menyampaikan berkas studi kelayakan yang diteliti oleh lembaga kelayakan Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam berkas itu juga terdapat persetujuan muspida dan elemen masyarakat kelima daerah yang akan bergabung menjadi Provinsi Sumtra tersebut.

Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Sumtra. Mereka akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk membahasnya sebelum menyampaikan rekomendasi itu ke pusat. “Pada dasarnya kami sangat setuju jika ini memang sudah benar-benar aspirasi masyarakat kelima daerah ini. Namun, bagaimanapun, kami tetap mengecek kelengkapan berkas dan persyaratan. Selanjutnya kami akan melaksanakan sidang paripurna,” ujarnya.

Azis menambahkan, DPRD bisa secepatnya melaksanakan sidang paripurna tapi ada prosedur yang harus dijalani terlebih dahulu. Seperti adanya surat permohonan dari Gubernur Sumut (Gubsu) Syamsul Arifin untuk membahas Sumtra. Dewan akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas pembentukan Provinsi Sumtra. Pansus akan dibentuk pada rapat paripurna pada Selasa (20/1). Setelah itu, persetujuan atas usulan itu juga akan diparipurnakan setelah DPRD menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Syamsul Arifin.

Sejumlah anggota DPRD Sumut asal Tapanuli Selatan turut hadir pada pertemuan itu,di antaranya Banuaran Ritonga, Kamaluddin Harahap, dan Yulizar Parlagutan Lubis. Bupati Madina Amru Helmi Daulay mengatakan. pembentukan provinsi baru itu murni usulan dan aspirasi dari masyarakat kelima daerah bukan atas kemauan segelintir elite.Dia juga menyampaikan, jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta orang dan luas wilayah kelima daerah yang 1,9 juta hektare sudah menjadi syarat yang layak.

“Jarak yang 15 jam perjalanan darat dari Medan dan potensi sumber daya perkebunan dan pertambangan semakin mendukung pembentukan ini. Selama ini masyarakat Sumtra kesulitan menjangkau ibu kota Provinsi Sumut sehingga sangat mendesak jika dibentuk provinsi yang otomatis akan mendekatkan pembangunan. Siapa pun tahu daerah ini lebih tertinggal dibanding daerah lain”paparnya.

Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan membantah pembentukan provinsi baru itu bermuatan suku agama dan ras (SARA). Kelima kabupaten/ kota itu memiliki penduduk yang terdiri atas beragam etnis dan agama. “Di Tapsel ada 20% lebih penduduk nonmuslim. Keputusan pembentukan provinsi ini berdasarkan persetujuan mereka,” tandasnya. Dia menambahkan, mereka telah memilih Kota Padangsidimpuan untuk menjadi ibu kota Provinsi Sumtra.

Kota yang terkenal dengan buah salaknya ini dinilai berada dalam posisi yang strategis dan telah memiliki sarana dan prasarana pendukung. Pada kesempatan itu,muspika kelima daerah itu mengklaim pembentukan Sumtra lebih mulus dari pembentukan provinsi lainnya seperti Provinsi Tapanuli (Protap). Sebab, tidak ada pro-kontra di kelima daerah itu. Anggota Komisi E DPRD Sumut, yang juga salah satu penggagas Protap GM Chandra Panggabean mengatakan, pembentukan Sumtra tidak memengaruhi pembentukan Protap.

Dia mengaku akan tetap mendukung pembentukan Sumtra selagi masih dalam koridor peraturan yang berlaku. Seandainya pembentukan Sumtra lebih cepat dari Protap, masyarakat tidak perlu menganggap adanya diskriminasi. Sebab, kemungkinan persiapan Sumtra lebih baik daripada Protap. “Tidak ada masalah. Jika syarat-syarat sudah lengkap, kami tetap mendukung.Selama itu demi kesejahteraan dan pelayanan masyarakat,” tandas Chandra. Sebelumnya, Senin (12/1), muspida kelima kabupaten ini telah menyampaikan berkas ke Pemprovsu yang diterima oleh Syamsul Arifin.Dia berjanji akan melakukan langkah-langkah sesuai prosedur terhadap usulan pembentukan Sumtra.

“Sikap saya selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah menampung aspirasi siapa saja. Setelah itu, kami akan evaluasi dan menyalurkannya ke pusat,”ujarnya. Syamsul mengaku tidak khawatir akan terjadinya pemisahan- pemisahan daerah di Sumut, meskipun sampai saat ini sudah ada empat usulan pembentukan provinsi baru di Sumut yang masuk ke mejanya.Keempat usulan itu adalah usulan Pembentukan Protap, Propinsi Tapanuli Barat (Protabar), Provinsi Sumtra, dan Provinsi Asahan Labuhanbatu (Aslab). “Nanti kanada tim evaluasi.

Merekalah yang menilai layak tidaknya. Jadi bukan saya yang berpendapat layak atau tidaknya,”kata dia. Pada pertemuan dengan Gubsu, Amru Helmi Daulay menjelaskan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di lima daerah itu. Potensi dimaksud berasal dari sektor pertambangan, panas bumi, dan perkebunan. Selain itu, lima daerahnya itu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup, termasuk potensi garis pantai yang panjang, sekitar 190 kilometer yang membentang dari Garoga hingga batas Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Usulan ini bukan harga mati. Jadi apa pun hasilnya nanti, kami semua siap menerima,” tandasnya. Sebagai catatan, dari lima daerah penggagas bakal provinsi baru ini, tiga di antaranya memiliki PAD cukup besar.Untuk tahun 2007 saja, misalnya, Kabupaten Tapsel memiliki PAD sebesar Rp706 miliar. Demikian pula PAD Kabupaten Madina Rp490 miliar dan PAD Kota Padangsidimpuan Rp344 miliar. Dua daerah lainnya yang baru dimekarkan, sampai kini PADnya masih berasal dari kabupaten induk dan Provinsi Sumut.

Sebelumnya, lima penggagas Provinsi Sumtra ini telah melakukan konsultasi dengan sejumlah tokoh asal ke lima daerah itu di Jakarta. Salah satunya adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution yang mendukung usulan tersebut. (watson manalu/ m syahyan rw)

HPM dukung pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara


Saturday, 24 January 2009 19:03 WIB
WASPADA

PANYABUNGAN - Dukungan berbagai elemen masyarakat untuk pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) terus bergulir, termasuk dari Himpunan Pemuda Mandailing (HPM) yang berpusat di Kota Medan.

"Kami sangat mendukung sepenuhnya upaya pemekaran Sumut dengan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, karena kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sudah layak menjadi provinsi baru dari segala persyaratan," kata ketua DPP HPM Ahmad Sukhairy Lubis kepada wartawan di Panyabungan tadi siang.

Himpunan Pemuda Mandailing (HPM) mendukung sepenuhnya upaya pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan pendirian Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). Kawasan Tapanuli Bagian Selatan yang direncanakan sebagai Provinsi Sumteng layak menjadi sebuah provinsi dari segala segi persyaratan.

Menurutnya, kawasan Tabagsel meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidimpuan yang diproyeksikan menjadi Provinsi Sumtra, sangat layak berdiri jika dilihat dari segala sudut persyaratan pembentukan sebuah provinsi baru.

Latar belakang dan gagasan pendirian Provinsi Sumtra, sejauh ini dinilainya masih murni dari kesadaran rakyat untuk lebih memajukan kawasan itu demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di kawasan Tapanuli Bagian Selatan.
(eko)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar